Tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

29 Jul

Pertengahan tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik di 15 kabupaten/kota. Untuk menyiapkan hal itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim akan menyelesaikan pemutakhiran data kependudukan pada bulan November 2009 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Hary Soegiri mengatakan, secara bertahap Pemprov Jatim akan mulai memberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sebagai pengganti KTP lama. “Upaya ini kami lakukan untuk mencegah munculnya KTP ganda atau KTP palsu. Pembuatan KTP elektronik kami lakukan secara bertahap dengan tahap pertama di 15 kabupaten/kota,” ucapnya, Kamis (5/8) di Surabaya.

Sebelum KTP elektronik terbentuk, Disnakertransduk Jatim akan melakukan pemutakhiran data penduduk. Setiap penduduk akan didata dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Bersumber dari NIK inilah KTP elektronik dibuat.

Kini, Disnakertransduk Jatim sedang melakukan pemutakhiran data kependudukan di 15 kabupaten/kota meliputi Jember, Nganjuk, Ngawi, Gresik, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Sementara itu, pemutakhiran data di 23 kabupaten/kota lainnya akan dilakukan tahun depan dengan pembuatan KTP elektronik tahun 2012.

Khusus untuk pemutakhiran data kependudukan dan pembuatan KTP elektronik di 38 kabupaten/kota seluruh Jatim, Pemprov Jatim mendapatkan alokasi anggaran dari APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 44 miliar. Saat ini proses pemutakhiran data kependudukan dan penyusunan KTP elektronik juga dilakukan di tujuh provinsi lain.

Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Budiman menambahkan, tahun 2012 seluruh penduduk Indonesia diharuskan memiliki KTP elektronik. Data diri masing-masing penduduk harus tercatat secara elektronik.

Dipertanyakan

Pencatatan data kependudukan secara elektronik di Indonesia mendesak setelah munculnya sejumlah kesalahan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) baik dalam pemilihan umum presiden, legislatif, maupun kepala daerah.

Pemerintah secara khusus mengatur pemutakhiran data kependudukan dan pembentukan KTP elektronik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010.

Sebelumnya, pertanyaan tentang kepastian penduduk Jatim sempat disampaikan Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kepada Gubernur Jatim Soekarwo pekan lalu. Anggota Fraksi PDI-P, Moch Sochib, menanyakan kesimpangsiuran jumlah penduduk Jatim.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban hingga Laporan Pertanggungjawaban Pemprov Jatim disebutkan angka kemiskinan Jawa Timur berkisar 9 juta atau sekitar 16,69 persen. Artinya, persentase itu mengasumsikan jumlah penduduk Jatim sebanyak 54 juta jiwa.

Padahal, hasil sensus penduduk Jatim yang dilakukan BPS Jatim menunjukkan jumlah penduduk Jatim hanya 39 juta jiwa. “Sejak penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ), Pemprov mengabaikan sama sekali,” kata Sochib.

Namun, Soekarwo kemudian menyanggah jika jumlah penduduk Jatim mencapai 54 juta. Menurut dia, berdasarkan data BPS maret 2009 lalu, jumlah penduduk Jatim mencapai 37.286.246 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.022.590 jiwa. “Bulan Juli ini jumlah penduduk miskin Jatim turun 4.93.290 jiwa menjadi 5.529.300 jiwa,” ucapnya.

GRATIS = BOHONG ?

https://i1.wp.com/cdn-u.kaskus.us/53/i0tiqrnx.jpg

Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik gratis? Pernyataan itu hanya ada pada slogan saja. Pada pelaksanannya ujung tombak pengurusan KTP di tingkat rukun tetangga dan rukun warga memerlukan biaya.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua RW 02 Kelurahan Bojongsari Lama, Pasar Rebo, Bojongsari, Nasan, saat menghadiri sosialisasi pembuatan KTP elektronik.

“RT dan RW memerlukan ongkos pengantaran, kadang juga perlu foto kopi data. Jika disebut tidak ada pungutan biaya itu bohong, itu cuma omongan doang,” kata Nasan kepada petugas sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok, Kamis (28/7/2011) di Kantor Camat Bojongsari.

Pada kesempatan itu, Nasan menanyakan solusi terbaik agar para RT dan RW dapat bekerja maksimal. “Kami ini tidak memiliki gaji, karena itu mohon solusi terbaik,” kata.

Hal yang sama disampaikan Ajang Supendi, Ketua RW 10, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari. Menurutnya pihak RT dan RW terlibat dalam proses pengurusan KTP. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Kami terlibat dalam proses pembuatan, maka wajar jika kami nanya apakah ada pos anggaran buat kami,” kata Ajang.

Tahun lalu mereka mendapat insenstif Rp 800.000 untuk RW, dan Rp 600.000 untuk RT. Saat itu insentif turun menjelang pemilihan kepala daerah Kota Depok akhir tahun lalu.

“Saya coba tanyakan, barangkali ada pos anggaran untuk RW dan RT,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Dadang Wihana.

PUNGLI

Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut.

“Pak menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Pihaknya, lanjut Irman, sudah menegaskan larangan itu dalam surat panggilan kepada warga. Dalam surat panggilan tersebut, Dukcapil memastikan tidak akan ada pungutan liar.

Menurut Irman, akan ada tim supervisi yang memantau mengenai pungutan ini. Tim ini terdiri dari 46 orang termasuk dari unsur Polri.

“Jadi kita tetap pantau dan mudah-mudahan tidak ada (pungutan liar),” jelasnya.

Diharapkan kepada seluruh warga jika memang ditemukan adanya pungutan liar, bisa segera melaporkan hal itu ke panitia. Mengenai warga yang mengalami sakit atau lumpuh, pihaknya sudah melakukan sejumlah antisipasi.

“Kita mengadakan pengisian aplikasi mobil,” ujarnya.

Pengisian aplikasi mobil yang dimaksud yakni petugas akan datang ke rumah para warga dengan membawa perangkat termasuk laptop. Petugas akan melakukan pendataan secara online ke pusat.

“Pengadaan e-KTP ini menghabiskan dana Rp 5,8 triliun untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dana ini dianggarkan untuk dua tahun yakni 2011-2012,” tandasnya.

PROSES PEMBUATAN

Tahap pertama masyrakat harus mengambil form p1.01 yang sudah disediakan
Setelah mengisi form tersebut, masyarakat akan melalui pengambilan sidik jari, pemotretan, dan juga verifikasi data
Setelah proses pengambilan sidik jari selesai maka akan ditampung di database sidik jari, dan juga apabila verifikasi biodata sudah selesai, data akan dimasukan di database kependudukan berbasis NIK.
Setelah proses itu dijalani maka KTP elektronik atau e-KTP sudah bisa di ambil, dan proses pembuatan e-KTP sangat cepat dibandingkan dengan proses pembuatan KTP biasa.

Iklan

2 Tanggapan to “Tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)”

  1. LPKI JATENG Juli 29, 2011 pada 2:39 pm #

    salam 🙂

  2. greatdaniel87 Juli 29, 2011 pada 6:45 pm #

    nyontek kaskus yach gan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: